Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang suka obral janji saat kampanye pemilu/pilpres;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang suka lepas / tidak tanggung jawab saat musibah menimpa rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang tidak membela rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang koruptor;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang terlibat narkoba;
jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang asusila.
Hati-hati memilih pemimpin / wakil rakyat!!!
TURUT BERDUKA CITA
Musibah datang tak diundang dan kita tidak bisa menghalanginya.
Banyak saudara kita yang meninggal, belum diketemukan dan terluka akibat musibah jebolnya tanggul Situ Gintung pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Maret 2009.
Kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.
Semoga saudara-saudara kita yang meninggal akibat tertimpa musibah diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara yang terluka dan selamat dari musibah agar lekas diberikan kemudahan, kesabaran dan ketabahan hati.
Mari kita ambil hikmah atas musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah suatu pelajaran bagi kita.
Banyak saudara kita yang meninggal, belum diketemukan dan terluka akibat musibah jebolnya tanggul Situ Gintung pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Maret 2009.
Kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.
Semoga saudara-saudara kita yang meninggal akibat tertimpa musibah diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara yang terluka dan selamat dari musibah agar lekas diberikan kemudahan, kesabaran dan ketabahan hati.
Mari kita ambil hikmah atas musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah suatu pelajaran bagi kita.
Partai Rebutan Klaim Paling Sukses
Demokrat enggan menghentikan penayangan iklan kampanyenya.
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
Sumber : Koran Tempo - http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/03/headline/krn.20090303.158517.id.html
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
Sumber : Koran Tempo - http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/03/headline/krn.20090303.158517.id.html
Langganan:
Postingan (Atom)