Kamis, 11/06/2009 18:16 WIB
Warta No. 1
Hendri Saparini: Jangan Lanjutkan Pemerintahan Neoliberal
Adv - detikNews
Jakarta - Siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pilpres 2009 nanti, pengamat ekonomi Econit Dr. Hendri Saparini mengingatkan agar tidak melanjutkan kebijakan ekonomi neoliberal. Karena itu ia mendorong program ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Mega-Prabowo dan program kemandirian ekonomi yang digagas Jusuf Kalla-Wiranto.
"Bagi saya yang penting ekonomi Indonesia tidak melanjutkan kebijakan liberalisasi seperti pemerintahan sekarang ini. Ini kebijakan yang mesti kita rombak, yang sekarang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," papar Hendri Saparini dalam diskusi publik di secretariat Mega-Prabowo Media Center, Jl. Prapanca Raya No. 39 Jakarta Selatan, Kamis (11/6).
Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media ini, Hendri juga menyoroti kebijakan pemerintah SBY yang cenderung bertolak-belakang dengan kepentingan ekonomi rakyat. Dicontohkan kebijakan fiskal yang bertentangan dengan pengentasan kemiskinan adalah pencabutan subsidi BBM yang malah justru kontra-produktif. Begitu juga kebijakan impor sejumlah produk seperti tekstil, telah mengakibatkan industri tekstil dalam negeri hancur akibat harga pakaian dari China jauh lebih murah.
Lebih jauh, Hendri juga mengkritisi kebijakan liberalisasi dalam perdagangan ritel yang sudah terlalu jauh dengan munculnya pasar-pasar modern termasuk hypermarket. "Kalau ini dilanjutkan, pasar-pasar tradisional akan tergusur oleh para pemilik modal besar," tambah Hendri. Karena itu, ia mendukung program pemberdayaan pasar tradisional yang diusung Mega-Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Hendrawan Supratikno dari Megawati Institute juga membandingkan kinerja pemerintah SBY dengan pemerintah sebelumnya. Dari angka-angka yang disodorkannya, terungkap meski jumlah penduduk miskin berkurang akan tetapi garis kemiskinan justru semakin tinggi yakni mencapai 186.636/ kapita/ bulan (data Maret 2008). Begitu juga tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat inflansi semakin parah pada masa SBY. "Penggerogotan daya beli masyarakat semakin besar," ujar Hendrawan. (adv/adv)
Sumber : Detik.com - http://www.detiknews.com/read/2009/06/11/181619/1146480/727/hendri-saparini-jangan-lanjutkan-pemerintahan-neoliberal
Janji Politik Para Calon Pemimpin
A. Janji Politik "Sembako" Megawati
Jumat, 28 November 2008, 10.13 WIB
Genderang pertarungan partai politik dalam Pemilu 2009 sudah dimulai. Parpol pun semakin gencar dalam mengumbar janji dan strategi untuk mengatasi segala permasalahan bangsa, termasuk masalah sembako dan ancaman gelombang PHK.
PDI-Perjuangan, partai oposisi ini pun tak luput dalam melakukan kampanye "Perjuangan Sembako Murah". Sembako murah itu dinilai merupakan solusi alternatif, yang akan dilakukan Megawati Soekarnoputri, jika terpilih kembali menjadi Presiden pada tahun 2009 mendatang.
Langkah sembako murah itu dilakukan melalui 7 program, diantaranya peningkatan operasi pasar dan menurunkan harga sembako, penyediaan pupuk dan bibit murah.
Selain itu percepatan pembangunan irigasi dan memperkuat koperasi petani, lumbung pangan serta membangun bank pertanian juga menjadi fokus PDI-P.
| Rep/Kam:Alam| Penulis:Syarif| Editor Video:Eva | Vo:Maya
B. Janji Politik Jusuf Kalla
Kalla Janji Akan Jadi Presiden Baik
Janji Kalla itu diutarakan saat melakukan dialog dengan simpatisan Partai Golkar.
Minggu, 5 April 2009, 19:14 WIB
Maryadie, Muhammad Hasits
VIVAnews - Kampanye terakhir Partai Golkar di Lapangan Sempur Bogor, benar-benar dimanfaatkan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla yang juga sebagai wakil presiden, memperkenalkan diri untuk maju sebagai presiden dalam pemilihan presiden Pemilu 2009.
"Jika terpilih, saya akan meningkatkan kesejahteraan. Dan saya berjanji, kalau terpilih akan menjadi presiden yang baik dan menempati janji," janji Kalla dalam kampanye Partai Golkar di Bogor, Minggu 5 April 2009.
Janji Kalla itu diutarakan saat melakukan dialog dengan salah satu simpatisan Partai Golkar yang bernama Putri. Dalam kampanye itu, juga dihadiri oleh ribuan simpatisan dan kader Partai Golkar.
Kalla juga melakukan dialog dengan simpatisan Golkar lainnya. Kalla juga berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan dan pendidikan bersama Golkar.
Kalla dalam berbagai kesempatan kampanyenya juga sering melakukan dialog dengan simpatisan Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
• VIVAnews
C. Janji Politik Susilo Bambang Yudhoyono
Senin, 6 Oktober 2008, 15:59 WIB
YW Nugroho
1. Investasi Asing
Pemerintah bekerja keras untuk tetap melakukan perbaikan iklim investasi, termasuk akan membahas revisi aturan perpajakan di Indonesia. Upaya untuk menarik investasi asing tersebut berdampak penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan sekaligus memberikan keuntungan bagi investor luar negeri.
“Kami telah melakukan berbagai perbaikan iklim usaha dan hal itu akan terus dilakukan lebih baik lagi. Kami telah merevisi berbagai peraturan, hukum investasi dan setelah merevisi berbagai aturan tersebut ke depan kami akan membicarakan revisi aturan perpajakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Norwegia Jens Stoltenberg usai menandatangani kesepakatan kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang energi dan perubahan iklim untuk meningkatkan kualitas hubungan bilateral kedua negara.
2. Pendidikan
Pendidikan di Indonesia tidak boleh hanya terkait dengan transfer ilmu dan teknologi, namun juga harus mampu membentuk nilai serta karakter bangsa. Dalam lima tahun ini tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan adalah membuat pendidikan menjadi bermutu, berkualitas, mudah dijangkau dan gratis bagi warga miskin.
“Jangan menjadi pemalas dan mudah menyerah. Sifat yang harus dimiliki bangsa ini adalah tangguh, ulet, peduli dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,” kata Presiden Yudhoyono dalam sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Universitas Airlangga,Surabaya.
3. Pengangguran
Produktivitas Kerja Indonesia Paling Rendah
Untuk mengurangi pengangguran, di antaranya dilakukan dengan melakukan peningkatan kemampuan menyerap tenaga kerja secara riil, baik di tingkat lokal maupun nasional. “Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan mempertahankan tenaga kerja yang sudah bekerja dan membuka kesempatan kerja baru.
Menghindari pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari krisis ekonomi atau dampak dari bom. Yang tidak kalah penting dalam jangka panjang untuk mempertahankan tenaga kerja yang sudah bekerja adalah dengan meningkatkan pengetahuan, skill, dan perilaku tenaga kerja tersebut. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat produktivitas kerja Indonesia paling rendah di ASEAN," kata Yudhoyono, saat mencanangkan penanggulangan pengangguran pada 8 Desember 2005 di Jakarta.
4. Demokrasi/HAM: Janji Perjuangkan HAM
Indonesia akan terus berjuang untuk memajukan hak asasi manusia (HAM). “Indonesia akan terus berjuang untuk memajukan hak asasi manusia di pentas international melalui keanggotaan Indonesia dalam UN Human Right Council. Dan akan terus memajukan perdamaian internasional, terutama dalam peran Indonesia dalam peace keeping operation yang sekarang antara lain dilakukan di Lebanon,” kata Kepala Negara usai menerima kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB Louis Arbour, di Kantor Presiden.
5. Korupsi
Pemerintah harus secara serius menegakkan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sikap ini harus didukung secara penuh oleh para penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian.
"Sikap dan pandangan saya adalah penegakan hukum, khususnya upaya pemberantasan korupsi, harus terus kita lanjutkan dengan sungguh-sungguh. Saya garis bawahi bahwa dalam pemberantasan korupsi ini juga penting kita lakukan upaya pencegahan agar korupsi tidak terjadi,"kata Kepala Negara.
6. Pertahanan:
Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh kalah dengan tentara dari negara manapun, dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Indonesia pasti mampu melakukan revolusi dalam urusan militer. “Saya yakin dengan pendidikan dan latihan yang tepat, yang gigih, kita akan menjadi tentara yang profesional dan tidak kalah dengan profesionalitas tentara negara-negara lain,” SBY ketika melantik Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, di Istana Negara, (13/2/2006).
7. Ekonomi:
Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Percepatan pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. “Strategi yang saya gariskan adalah strategi pertumbuhan disertai pemerataan atau growth with equity,” kata SBY saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2009 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/8/2008).
8. Lingkungan
Saat ini bukan saatnya lagi berbicara mengimbau pelestarian dan pengendalian lingkungan, tetapi bergerak menjaga dan melestarikan lingkungan. “Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan lampu merah dan lampu kuning, dengan memberi bencana. saatnya bertindak mulai dari diri sendiri untuk pelestarian lingkungan,” kata SBY dalam sambutan Hari Lingkungan Dunia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/6/2008).
9. Kemiskinan
Sebelum Indonesia merdeka, yang dilawan adalah penjajah. Tapi, setelah merdeka dan berdaulat, lawannya ialah kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, tantangan ke depan ialah untuk mengentaskan kemiskinan itu. “Jika dulu wajib hukumnya melawan penjajah untuk kemerdekaan, maka sekarang wajib pula hukumnya melawan kemiskinan untuk kesejahteraan kita. Jihad yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan dan keterbelakangan,” kata SBY saat Pencanangan Gerakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari,di Parik Malintang Padangpariaman, Sumatera Barat, September 2006.
10. Luar Negeri
Pemerintah tetap konsisten melaksanakan haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Semua langkah kebijakan luar negeri dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Semakin mantapnya situasi politik, sosial dan ekonomi dalam negeri, telah mendorong untuk lebih mengaktifkan peranan dalam percaturan politik kawasan dan global. “Kita terus berperan aktif dalam proses integrasi kawasan ke arah pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2020, dan kerjasama yang lebih erat antar negara di Asia Timur. Keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 yang lalu, telah menaikkan citra bangsa dan negara kita pada tingkat global,” kata Presiden Yudhoyono.
• VIVAnews
Jumat, 28 November 2008, 10.13 WIB
Genderang pertarungan partai politik dalam Pemilu 2009 sudah dimulai. Parpol pun semakin gencar dalam mengumbar janji dan strategi untuk mengatasi segala permasalahan bangsa, termasuk masalah sembako dan ancaman gelombang PHK.
PDI-Perjuangan, partai oposisi ini pun tak luput dalam melakukan kampanye "Perjuangan Sembako Murah". Sembako murah itu dinilai merupakan solusi alternatif, yang akan dilakukan Megawati Soekarnoputri, jika terpilih kembali menjadi Presiden pada tahun 2009 mendatang.
Langkah sembako murah itu dilakukan melalui 7 program, diantaranya peningkatan operasi pasar dan menurunkan harga sembako, penyediaan pupuk dan bibit murah.
Selain itu percepatan pembangunan irigasi dan memperkuat koperasi petani, lumbung pangan serta membangun bank pertanian juga menjadi fokus PDI-P.
| Rep/Kam:Alam| Penulis:Syarif| Editor Video:Eva | Vo:Maya
B. Janji Politik Jusuf Kalla
Kalla Janji Akan Jadi Presiden Baik
Janji Kalla itu diutarakan saat melakukan dialog dengan simpatisan Partai Golkar.
Minggu, 5 April 2009, 19:14 WIB
Maryadie, Muhammad Hasits
VIVAnews - Kampanye terakhir Partai Golkar di Lapangan Sempur Bogor, benar-benar dimanfaatkan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla yang juga sebagai wakil presiden, memperkenalkan diri untuk maju sebagai presiden dalam pemilihan presiden Pemilu 2009.
"Jika terpilih, saya akan meningkatkan kesejahteraan. Dan saya berjanji, kalau terpilih akan menjadi presiden yang baik dan menempati janji," janji Kalla dalam kampanye Partai Golkar di Bogor, Minggu 5 April 2009.
Janji Kalla itu diutarakan saat melakukan dialog dengan salah satu simpatisan Partai Golkar yang bernama Putri. Dalam kampanye itu, juga dihadiri oleh ribuan simpatisan dan kader Partai Golkar.
Kalla juga melakukan dialog dengan simpatisan Golkar lainnya. Kalla juga berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat seperti kesehatan dan pendidikan bersama Golkar.
Kalla dalam berbagai kesempatan kampanyenya juga sering melakukan dialog dengan simpatisan Partai Golkar. Hal itu dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
• VIVAnews
C. Janji Politik Susilo Bambang Yudhoyono
Senin, 6 Oktober 2008, 15:59 WIB
YW Nugroho
1. Investasi Asing
Pemerintah bekerja keras untuk tetap melakukan perbaikan iklim investasi, termasuk akan membahas revisi aturan perpajakan di Indonesia. Upaya untuk menarik investasi asing tersebut berdampak penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan sekaligus memberikan keuntungan bagi investor luar negeri.
“Kami telah melakukan berbagai perbaikan iklim usaha dan hal itu akan terus dilakukan lebih baik lagi. Kami telah merevisi berbagai peraturan, hukum investasi dan setelah merevisi berbagai aturan tersebut ke depan kami akan membicarakan revisi aturan perpajakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Norwegia Jens Stoltenberg usai menandatangani kesepakatan kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang energi dan perubahan iklim untuk meningkatkan kualitas hubungan bilateral kedua negara.
2. Pendidikan
Pendidikan di Indonesia tidak boleh hanya terkait dengan transfer ilmu dan teknologi, namun juga harus mampu membentuk nilai serta karakter bangsa. Dalam lima tahun ini tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan adalah membuat pendidikan menjadi bermutu, berkualitas, mudah dijangkau dan gratis bagi warga miskin.
“Jangan menjadi pemalas dan mudah menyerah. Sifat yang harus dimiliki bangsa ini adalah tangguh, ulet, peduli dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,” kata Presiden Yudhoyono dalam sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Universitas Airlangga,Surabaya.
3. Pengangguran
Produktivitas Kerja Indonesia Paling Rendah
Untuk mengurangi pengangguran, di antaranya dilakukan dengan melakukan peningkatan kemampuan menyerap tenaga kerja secara riil, baik di tingkat lokal maupun nasional. “Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan mempertahankan tenaga kerja yang sudah bekerja dan membuka kesempatan kerja baru.
Menghindari pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari krisis ekonomi atau dampak dari bom. Yang tidak kalah penting dalam jangka panjang untuk mempertahankan tenaga kerja yang sudah bekerja adalah dengan meningkatkan pengetahuan, skill, dan perilaku tenaga kerja tersebut. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat produktivitas kerja Indonesia paling rendah di ASEAN," kata Yudhoyono, saat mencanangkan penanggulangan pengangguran pada 8 Desember 2005 di Jakarta.
4. Demokrasi/HAM: Janji Perjuangkan HAM
Indonesia akan terus berjuang untuk memajukan hak asasi manusia (HAM). “Indonesia akan terus berjuang untuk memajukan hak asasi manusia di pentas international melalui keanggotaan Indonesia dalam UN Human Right Council. Dan akan terus memajukan perdamaian internasional, terutama dalam peran Indonesia dalam peace keeping operation yang sekarang antara lain dilakukan di Lebanon,” kata Kepala Negara usai menerima kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB Louis Arbour, di Kantor Presiden.
5. Korupsi
Pemerintah harus secara serius menegakkan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sikap ini harus didukung secara penuh oleh para penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian.
"Sikap dan pandangan saya adalah penegakan hukum, khususnya upaya pemberantasan korupsi, harus terus kita lanjutkan dengan sungguh-sungguh. Saya garis bawahi bahwa dalam pemberantasan korupsi ini juga penting kita lakukan upaya pencegahan agar korupsi tidak terjadi,"kata Kepala Negara.
6. Pertahanan:
Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh kalah dengan tentara dari negara manapun, dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Indonesia pasti mampu melakukan revolusi dalam urusan militer. “Saya yakin dengan pendidikan dan latihan yang tepat, yang gigih, kita akan menjadi tentara yang profesional dan tidak kalah dengan profesionalitas tentara negara-negara lain,” SBY ketika melantik Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, di Istana Negara, (13/2/2006).
7. Ekonomi:
Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Percepatan pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan. “Strategi yang saya gariskan adalah strategi pertumbuhan disertai pemerataan atau growth with equity,” kata SBY saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2009 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/8/2008).
8. Lingkungan
Saat ini bukan saatnya lagi berbicara mengimbau pelestarian dan pengendalian lingkungan, tetapi bergerak menjaga dan melestarikan lingkungan. “Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan lampu merah dan lampu kuning, dengan memberi bencana. saatnya bertindak mulai dari diri sendiri untuk pelestarian lingkungan,” kata SBY dalam sambutan Hari Lingkungan Dunia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/6/2008).
9. Kemiskinan
Sebelum Indonesia merdeka, yang dilawan adalah penjajah. Tapi, setelah merdeka dan berdaulat, lawannya ialah kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, tantangan ke depan ialah untuk mengentaskan kemiskinan itu. “Jika dulu wajib hukumnya melawan penjajah untuk kemerdekaan, maka sekarang wajib pula hukumnya melawan kemiskinan untuk kesejahteraan kita. Jihad yang harus dilakukan adalah memerangi kemiskinan dan keterbelakangan,” kata SBY saat Pencanangan Gerakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari,di Parik Malintang Padangpariaman, Sumatera Barat, September 2006.
10. Luar Negeri
Pemerintah tetap konsisten melaksanakan haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Semua langkah kebijakan luar negeri dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Semakin mantapnya situasi politik, sosial dan ekonomi dalam negeri, telah mendorong untuk lebih mengaktifkan peranan dalam percaturan politik kawasan dan global. “Kita terus berperan aktif dalam proses integrasi kawasan ke arah pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2020, dan kerjasama yang lebih erat antar negara di Asia Timur. Keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 yang lalu, telah menaikkan citra bangsa dan negara kita pada tingkat global,” kata Presiden Yudhoyono.
• VIVAnews
Buktikan Janjimu
Saat kampanye pesta demokrasi para calon pemimpin / wakil rakyat menyampaikan visi, misi dan program-programnya kepada rakyat. Untuk menarik simpati rakyat untuk mendukung dan memilihnya, para calon pemimpin / wakil rakyat mengobral janji politik. Para calon pemimpin / wakil rakyat akan menepati janjinya jika nanti terpilih menjadi pemimpin / wakil rakyat.
Semua janji politik yang telah disampaikan oleh para calon pemimpin / wakil rakyat harus dipertanggungjawabkan jika nanti telah terpilih.
Rakyat akan menagih janji-janji politik pemimpin / wakil rakyat yang telah terpilih. Rakyat butuh bukti, bukan janji.
Buktikan janjimu!!!!!!!!!!
Semua janji politik yang telah disampaikan oleh para calon pemimpin / wakil rakyat harus dipertanggungjawabkan jika nanti telah terpilih.
Rakyat akan menagih janji-janji politik pemimpin / wakil rakyat yang telah terpilih. Rakyat butuh bukti, bukan janji.
Buktikan janjimu!!!!!!!!!!
Hat-Hati Pilih Pemimpin / Wakil Rakyat
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang suka obral janji saat kampanye pemilu/pilpres;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang suka lepas / tidak tanggung jawab saat musibah menimpa rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang tidak membela rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang koruptor;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang terlibat narkoba;
jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang asusila.
Hati-hati memilih pemimpin / wakil rakyat!!!
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang suka lepas / tidak tanggung jawab saat musibah menimpa rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang tidak membela rakyat;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang koruptor;
Jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang terlibat narkoba;
jangan pilih pemimpin / wakil rakyat yang asusila.
Hati-hati memilih pemimpin / wakil rakyat!!!
TURUT BERDUKA CITA
Musibah datang tak diundang dan kita tidak bisa menghalanginya.
Banyak saudara kita yang meninggal, belum diketemukan dan terluka akibat musibah jebolnya tanggul Situ Gintung pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Maret 2009.
Kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.
Semoga saudara-saudara kita yang meninggal akibat tertimpa musibah diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara yang terluka dan selamat dari musibah agar lekas diberikan kemudahan, kesabaran dan ketabahan hati.
Mari kita ambil hikmah atas musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah suatu pelajaran bagi kita.
Banyak saudara kita yang meninggal, belum diketemukan dan terluka akibat musibah jebolnya tanggul Situ Gintung pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Maret 2009.
Kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.
Semoga saudara-saudara kita yang meninggal akibat tertimpa musibah diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi saudara-saudara yang terluka dan selamat dari musibah agar lekas diberikan kemudahan, kesabaran dan ketabahan hati.
Mari kita ambil hikmah atas musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita. Sungguh ini adalah suatu pelajaran bagi kita.
Partai Rebutan Klaim Paling Sukses
Demokrat enggan menghentikan penayangan iklan kampanyenya.
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
Sumber : Koran Tempo - http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/03/headline/krn.20090303.158517.id.html
Balikpapan -- Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menyayangkan maraknya iklan partai politik yang saling mengklaim paling berperan dalam keberhasilan pembangunan. "Eksploitasi kesuksesan parpol (tersebut) hanya menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat," kata Menteri Nuh di Balikpapan kemarin.
Salah satu aspek keberhasilan pembangunan yang menjadi obyek klaim ketiga partai itu adalah sukses swasembada beras. Dalam iklan tersebut, ketiga partai mengaku sebagai yang paling berperan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Dalam iklannya, Partai Demokrat menyebut swasembada beras itu merupakan yang pertama kali terjadi setelah Orde Baru. Partai Golkar menyusul dengan menyatakan "Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008". Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan iklan dengan tag-line "Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan".
Selain swasembada beras, soal alokasi anggaran pendidikan 20 persen menjadi rebutan keberhasilan mereka.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Malem Sambat Kaban menegaskan, yang berhak mengklaim keberhasilan pembangunan hanya presiden dan wakil presiden. "Yang lain tidak perlu klaim-klaim, biarlah rakyat yang menilai," kata Kaban, yang juga Menteri Kehutanan. Kaban menilai partai-partai yang berusaha menonjolkan diri itu bersikap naif. "Karena pelaksanaan program, kan, menggunakan uang rakyat."
Golkar dan PKS mengaku klaim mereka tidak muncul tiba-tiba. "Iklan Golkar itu muasalnya dari Demokrat," kata Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyatakan hal serupa. "Demokrat yang memulai, mereka juga yang seharusnya mengakhiri," kata dia.
PKS meminta Yudhoyono, sebagai presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menganjurkan penghentian penayangan iklan saling klaim tersebut. Mahfudz menyatakan partai-partai lain yang masuk dalam pemerintahan merasa ditinggal. Dia mengakui politik klaim ini tak sehat karena akan mengganggu koalisi pemerintahan. Tak hanya itu, masyarakat pun akan bingung.
Golkar menyambut baik usul PKS. Dia mengatakan politik saling klaim itu terjadi karena bentuk koalisi yang tak jelas. "Yudhoyono menyatakan itu sebagai sukses pemerintahannya sendiri tanpa menyebut Jusuf Kalla," katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie membantah tudingan mereka telah menjadi pemicu iklan-klan klaim pembangunan itu. Iklan Demokrat, kata dia, tak pernah mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan partai. Tampilnya Yudhoyono karena ia orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. "Kalau disebut presiden, artinya (termasuk) semua perangkat kabinet," kata Marzuki. Dia menyambut dingin usul penghentian penayangan iklan itu. Ia menilai partai lain salah memahami iklan Demokrat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, menilai penayangan iklan tersebut tak perlu dihentikan. "Iklan ini menjadi semacam debat, mana yang klaim kosong dan mana yang berdasarkan kinerja," kata dia. Masyarakat, kata Bima, akan menilai iklan-iklan klaim tersebut, lalu membuat komparasi. Yudono Yanuwar | Dwi Riyanto Agustiar
Rebutan Secuil Prestasi
Keberhasilan selalu jadi rebutan. Itulah yang terjadi saat Indonesia meraih sejumlah prestasi kecil, seperti swasembada pangan, anggaran pendidikan 20 persen, maupun turunnya harga bahan bakar minyak. Inilah secuil prestasi yang diperebutkan.
Swasembada Beras
"Swasembada beras pertama setelah Orde Baru." --Iklan Partai Demokrat
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... swasembada beras 2008." --Iklan Partai Golkar
"Anton Apriyantono, kader PKS, arsitek swasembada pangan." --Iklan PKS
Anggaran Pendidikan
"Maju bersama Golkar... mewujudkan... anggaran pendidikan 20 persen." --Iklan Partai Golkar
"Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan Presiden SBY merealisasikan anggaran 20 persen dari APBN." --Iklan Partai Demokrat
"PAN-lah yang selama ini paling getol memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan sampai 20 persen, yang sekarang banyak diklaim partai lain. Tidak apa-apa, kami ikhlas." --Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Komentar:
"Eksploitasi kesusahan masyarakat serta kesuksesan parpol."
--Muhammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika
"Yang berhak mengklaim keberhasilan dalam pemerintahan hanya presiden dan wakil presiden."
--Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
"Bukan klaim, kami menghadirkan fakta."
--Hidayat Nur Wahid, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera
"Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan mengecilkan orang lain."
Burhanuddin Napitupulu, Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar
Sumber : Koran Tempo - http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/03/headline/krn.20090303.158517.id.html
Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani
By Republika Newsroom
Jumat, 13 Februari 2009 pukul 12:18:00
Organisasi misionari neo-evangelis kini tengah bergiat menyebarkan ajaran Kristiani di kalangan Muslim Asia melalui program radio berjudul Kasih Sayang Muslim dan penghormatan terhadap Yesus Kristus.
"Kami meminta Tuhan setiap orang untuk berdoa dan melindungi kami sebagaimana kami berupaya membawa cinta kasih Yesus ke dunia Muslim, "demikian ujar Gregg Haris, presiden dari Far East Broadcasting Company (FEBC), seperti yang dikutip oleh Mission Networ News (MNN) pada 12 Februari lalu.
"FEBC sendiri telah mengudara di dunia Muslim sejak beberapa tahun lalu, dan kami menemukan jika Muslim mendengar tentang cinta kasih Tuhan, mereka semakin ingin tahu lebih dalam," ujar Gregg
FEBC yang menyiarkan program-program Kristiani di dunia lebih dari 150 bahasa, telah meluncurkan rencana jangka panjang untuk menyebarkan Kristen kepada Muslim secara internasional.
Program misionari bernama Proyek Isa itu akan menarget Muslim di Indonesia, Bangladesh, India, dan Pakistan, yang merupakan separuh dari populasi Muslim dunia.
FEBC, menurut Gregg sedang dalam tahap penyelesaian Proyek Isa pertama di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Organisasi itu juga berencana menarget negara mayoritas Muslim, Kazaktan.
"Banyak orang percaya jika Kazaktan akan menjadi kunci berpengaruh dalam iklim keberagamaan di Asia Tengah.
Nama Proyek Isa sengaja dipilih setelah melalui penelitian menyeluruh. "Yesus bukanlah nama asing bagi Muslim," ujar organisasi tersebut dalam situs mereka.
Muslim mempercayai keberadaan Yesus sebagai salah satu nabi besar Tuhan dan ia adalah putra Mariam, namun bukan Anak Tuhan. I dituturkan lahir dalam keajaiban.
FEB meyakini dengan menggunakan nama Yesus seperti dalam kitab suci Al Qur'an akan menjadi jalan terbaik untuk menarik para Muslim.
"Kami cukup beruntung untuk dapat mengatakan pada mereka, "Hei inilah kebenaran Tuhan sesungguhnya dan Anak Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat mengenal Dia," ujar Gregg yang juga menjadi direktur program.
FEBC sendiri adalah radio Kristen Internasional yang menyiarkan program dari transmisis lokal di berbagai penjuru dunia.
Radio itu didirikan pada 1945 oleh veteran Perang Dunia II dengan tujuan menciptakan siaran keagamaan yang membawa Gospel kepada jutaan orang di Asia.
Evangelisasi oleh Pantekosta dan misionaris evangelikal, yang umumnya mengincar area Muslim bermasalah, miskin dan dilanda bencana telah lama memicu kemarahan Muslim.
Begitupun dalam General Synod, sebuah pertemuan Gereja Inggris di London pada Rabu pekan ini, tetap memberi dukungan melimpah terhadap mosi pertanyaan pendeta dengan memberi saran, "tetap lakukan dan lakukan envangelisasi,"
"Setiap orang dalam pemikiran saya memiliki potensi untuk beralih," ujar Rev Nezlin Sterling.
Oktober tahun lalu, Gordon Showell-Rogers, Sekretaris Jenderal Aliansi Evangelikal Eropa (EEA) mengajak untuk melakukan upaya membawa Muslim di daratan Eropa beralih menuju Kristiani, dan menganggap imigrasi Muslim pada benua itu sebagai sebuah ''celah evangelistik"./iol/it
Sumber : Republika Online - http://www.republika.co.id/berita/31365/Proyek_Isa_Mengajak_Muslim_Menuju_Kristiani
Demonstrasi Anarkis Tidak Penting
Baru-baru ini kita telah dikejutkan dengan kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat.
Demonstrasi dimaksud telah menelan korban jiwa, telah terjadi anarkis dan kekerasan serta perusakan barang-barang.
Dengan kejadian demonstrasi yang anarkis ini, menjadi bahan pelajaran bagi Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, aparat Kepolisian, para elit politik, mahasiswa serta masyarakat agar demonstrasi seperti itu di masa datang tidak terulang kembali.
Buat apa kita berdemo hanya untuk kepentingan para elit politik berebut kekuasaan, jabatan dan kekayaan untuk dirinya sendiri.
Demonstrasi seperti itu tidak penting!.
Demonstrasi dimaksud telah menelan korban jiwa, telah terjadi anarkis dan kekerasan serta perusakan barang-barang.
Dengan kejadian demonstrasi yang anarkis ini, menjadi bahan pelajaran bagi Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, aparat Kepolisian, para elit politik, mahasiswa serta masyarakat agar demonstrasi seperti itu di masa datang tidak terulang kembali.
Buat apa kita berdemo hanya untuk kepentingan para elit politik berebut kekuasaan, jabatan dan kekayaan untuk dirinya sendiri.
Demonstrasi seperti itu tidak penting!.
SK Gubernur DKI No. 4 Tahun 2009 Tidak Di Gubris Sopir dan Kernet Angkutan
Jakarta, 27 Januari 2009
Secara resmi Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No 4 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang sudah diberlakukan mulai Selasa (27/1). Namun masih banyak sopir/ kernet angkutan umum di DKI tidak menggubris SK Gubernur tersebut. Mereka belum mau memberlakukan tarif baru yang turun rata-rata Rp 500 dan masih tetap memberlakukan tarif lama. Berbagai alasan disampaikan, mereka belum mau melaksanakan SK Gubernur DKI dimaksud.
Tanggung jawab aparat/pejabat Pemda DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan SK Gubernur DKI dimaksud, bagaimana?.
Tindak tegas dong!. Beri sanksi kepada pengusaha/pemilik/pengemudi/kernet angkutan umum yang tidak mematuhi dan melaksanakan SK Gubernur DKI dimaksud.
Selamat bekerja aparat pembela rakyat kecil.
Secara resmi Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No 4 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang sudah diberlakukan mulai Selasa (27/1). Namun masih banyak sopir/ kernet angkutan umum di DKI tidak menggubris SK Gubernur tersebut. Mereka belum mau memberlakukan tarif baru yang turun rata-rata Rp 500 dan masih tetap memberlakukan tarif lama. Berbagai alasan disampaikan, mereka belum mau melaksanakan SK Gubernur DKI dimaksud.
Tanggung jawab aparat/pejabat Pemda DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan SK Gubernur DKI dimaksud, bagaimana?.
Tindak tegas dong!. Beri sanksi kepada pengusaha/pemilik/pengemudi/kernet angkutan umum yang tidak mematuhi dan melaksanakan SK Gubernur DKI dimaksud.
Selamat bekerja aparat pembela rakyat kecil.
Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 -2014
Presiden : Susilo Bambang Yudhoyono Wapres : Hidayat Nur Wahid
Langganan:
Postingan (Atom)